You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
bpom
.
photo doc - Beritajakarta.id

BPOM DKI Sosialisasikan Panganan Berbahaya ke Kader PKK Jakpus

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta melakukan sosialisasi panganan berbahaya kepada ratusan kader PKK se-Jakarta Pusat di SMKN 27, Pasar Baru.

Masyarakat itu kan tidak ada alat lab dan bisa cek makanan

Kepala Balai Besar BPOM DKI Jakarta, Dewi Prawitasari mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Diharapkan warga bisa memilih obat dan makanan yang bermutu dan tidak mengandung zat berbahaya.

"Kita berikan informasi bagaimana secara kasat mata melihat panganan aman," ujarnya, Selasa (11/4).

DKI Siap Antisipasi Kenaikan Harga Saat Ramadan dan Lebaran

Menurutnya, informasi yang didapatkan dalam sosialisasi ini bisa ditularkan di lingkungannya. Selain itu pemilihan produk pangan, cara pengolahan dan pengemasan sangat penting diketahui untuk kesehatan masyarakat.

"Harapan kita masyarakat bisa melindungi diri sendiri dari produk makanan yang tidak aman di sekitarnya," katanya.

Nuriyana (46), kader PKK Kelurahan Mangga Dua Selatan mengakui informasi pangan yang bebas zat berbahaya sangat dibutuhkan warga. Sebab banyak panganan seperti tahu dan kerupuk merupakan pangan rutin keluarga.

"Setidaknya dengan penjelasan yang didapatkan kita bisa lebih selektif saat memilih produk makanan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1445 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1365 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1281 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1242 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1122 personFolmer